Rugi Terus,RPH Terancam Ditutup

Dalam beberapa tahun terakhir Rumah Potong Hewan (RPH) itu langganan rugi, jadi kemungkinan bakal ditutup.

Rumah Potong Hewan (RPH) di Surabaya bisa jadi bakal ditutup.Dalam beberapa tahun terakhir perusahaan daerah (PD) itu langganan rugi.

Padahal Pemkot tak henti-hentinya menyuntikkan dana segar. Situasi yang terjadi di RPH ini pun harus segera ditindaklanjuti serius. Kalau dibiarkan,kerugian yang terjadi secara kontinu itu lama-lama bakal membuat Pemkot bangkrut. “Kerugian memang tidak begitu banyak.Tetapi kalau merugi terus, negara yang rugi,” kata ketua komisi B DPRD Kota Surabaya Mochammad Mahmud kemarin. Mahmud menjelaskan, mengingat kerugian yang terjadi terus menerus itu, Dewan berencana menolak permintaan penambahan anggaran sebesar Rp3 miliar tahun depan.

Sebab, tahun ini RPH telah mendapat kucuran dana sebesar Rp3 miliar, tetapi dana itu tidak kembali secara utuh,hanya sekitar Rp2,8 miliar. Artinya, Pemkot harus nombokRp200 juta. Menurut Kader Partai Demokrat ini, pengelolaan keuangan daerah di RPH itu tidak serius.Malahan ada kesan di mark up untuk kebutuhan pribadi beberapa oknum. Bahkan permintaan daging dari dua rumah jagal yang berdiri di kawasan Pegirian dan Kedurus selalu menurun dari tahun ke tahun.“Ada indikasi tidak beres,” tudingnya. Tahun 2008 lalu,sapi yang dipotong di RPH mencapai 300-500 ekor per hari.Tapi pada 2009 jumlah itu menurun drastis jadi 128 ekor.Kondisi serupa juga terjadi dalam pemotongan kambing.

Tahun kambing yang dipotong mencapai 100 ekor tiap harinya, sedangkan 2009 menurun jadi 25 ekor. Sedangkan untuk Babi tidak ada perubahan, tahun 2008 maupun 2009 tetap 150 ekor tiap hari. Sebenarnya, menurut Mahmud, RPH telah berupaya mengurangi kerugian dengan menciptakan terobosan membuat abon,pentol, dan menjual daging sendiri. Juga ada upaya menyewakan rumah Dinas.Tetapi upaya tersebut belum cukup,karena hanya mendatangkan uang sekitar Rp300 juta saja per tahun.Apalagi rumah Dinas RPH sudah dikuasai pejabat lama RPH.

“Salah satu cara untuk menutup kerugian adalah rumah Dinas. Tapi rumah Dinas telah dikuasi oknum pejabat lama,”ucapnya. Menurut analisanya,RPH tidak serius mengembangkan diri.Mereka terkesan pasif menunggu kuncuran dana dari pemerintah.Bukan menghidupkan usaha untuk kepentingan negara. Buktinya, sampai saat ini tidak ada iklan atau materi di biro reklame yang menyosialisasikan RPH juga melayani pemotongan hewan.“Kan jelas,RPH tidak ada promosi untuk membesarkan perusahaan,”terang dia.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang tak menguntungkan itu,Dewan mendesak agar pengelolaan RPH lebih profesional. Salah satu cara mendapat keuntungan adalah menaikan tarif pemotongan sampai 100%.Itu adalah satu-satunya cara.Kalau tak dilakukan, penghasilan RPH bisa dipastikan akan selalu melorot. “Kenaikan tarif juga masuk akal. Ini harus dilakukan agar APBD tidak rugi. Jika tidak membuat terobosan,Dewan akan minta pemkot menutup RPH,”tutur Mahmud tegas. Tudingan Dewan soal ketidakprofesionalan RPH ini tampaknya cukup beralasan.Pengelolaannya juga terkesan awur-awuran.

Misalnya di RPH Kedurus,di sana limbah sisa penyembelihan hewan dibuang sembarang dan mencemari sungai. Sampai-sampai, situasi yang bermula dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tak beres itu berujung pada perkara kejahatan lingkungan.Kepala dan salah satu stafnya pun saat ini harus duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena didakwa sebagai penjahat lingkungan. Sementara itu,Asisten I Sekkota Surabaya Hadi Siswanto mengaku belum tahu perkembangan RPH Surabaya.

Dia mengaku saat ini bersama tim Pemkot masih melakukan kajian dan mempelajari kasus-kasus yang merugiakan keuangan negara di dalam rumah jagal hewan itu.“Saya masih belum tahu. Masih mempelajari kondisi RPH,”katanya singkat,kemarin.

(sumber:seputar Indonesia/ arief ardliyanto)

(foto:detik)